Bahlil Dorong Pajak Kendaraan Listrik dan BBM Dibedakan

Jakarta, Huutoanland Indonesia

—

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Bahlil Lahadalia

menilai kendaraan listrik (BEV) mendukung transisi ke energi bersih sehingga perlakuan

pajaknya

perlu dibedakan dibanding kendaraan bahan bakar minyak (BBM).

Dia bilang perbedaan pajak itu juga bisa mendorong minat warga membelinya serta dapat memberi kontribusi besar untuk menekan beban impor minyak mentah nasional.

“Mungkin ke depan kita perlu membuat kebijakan yang kendaraan yang memakai bensin mungkin perlakuan pajaknya berbeda nanti dengan kendaraan yang memakai listrik karena lebih murah, ramah lingkungan dan tidak kita impor BBM,” kata Bahlil di acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, Sabtu (2/4/2026), diberitakan

CNBC Indonesia

.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu Bahlil menekankan BEV menawarkan efisiensi dalam hal biaya operasional lebih murah ketimbang mobil BBM. Penggunaan BEV juga disebut bisa membantu negara menjaga ketahanan fisal akibat pengurangan subsidi energi yang selama ini membebani APBN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Karena itu lebih murah. Kemudian kita konversi sebagian mobil listrik motor listrik,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil banyak pemerintahan sedang mencari-cari cara untuk menjamin ketahanan energi saat gejolak geopolitik global semakin kencang.

PKB dan BBNKB

Pajak kendaraan listrik menjadi sorotan sejak bulan lalu, usai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 dirilis. Beleid ini menetapkan BEV masuk dalam objek Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kedua pajak itu dipungut daerah, jadi penetapannya diwenangkan kepada masing-masing 38 pemerintah provinsi (Pemprov). Pemprov punya pilihan tetap memberi insentif 0 persen PKB dan BBNKB seperti sebelumnya, atau mulai menetapkan besaran tanggungan.

Meski Pemprov sudah diberi keleluasaan demikian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang isinya meminta seluruh gubernur memberi keringanan pajak untuk kendaraan listrik, bisa pembebasan penuh atau pengurangan tarif.

(fea)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Huutoanland]

Baca lagi: Pakar: Reshuffle Akan Sering Terjadi untuk Perkuat Dukungan ke Prabowo

Baca lagi: 6 Makanan Terbaik untuk Pria Usia 40-an, Tetap Prima dan Anti-Encok

Baca lagi: 5 Jenis Kendaraan yang Tak Wajib Bayar Pajak Tahunan